Guru (PNS/NON), Jadi Guru Kontrak ?

Rumor yang berkembang tentang Perubahan status Guru baik PNS maupun honor untuk di sejajarkan menjadi Guru Kontrak cukup menarik perhatian temen-temen baik guru maupun bukan, tanggapan saya adalah ……..:

Bagi sy, selama ini untuk kepentingan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia dan peningkatan kesejahteraan guru sepertinya perlu dipertimbangkan, hanya perlu diperhatikan :
a. Kepastian sistem yang akan dilakukan, karena spertinya dinegara kita ini serba coba-coba (latah-latahan). Belum tentu apa yang dilakukan negara lain berhasil dapat berhasil pula di negara kita.
b. Kemampuan Negara….. benarkah mampu dr segi anggaran maupun operasional sistem ini.
c. Sudah seberapa siap seluruh sdm dan institusi d negara kita…. sepertinya sangat jauh dari siap terutama menyangkut kualitas dan mentalitas.

Sy kira permasalahan di negara kita tidak hanya masalah guru, contoh :
1. Sekolah-sekolah (baik negeri maupun swasta) banyak yang tidak memiliki fasilitas belajar dan praktek yang layak.
2. Standar pelayanan sekolah berbeda-beda. Coba klo sekolah mengambil konsepnya mc-donal, maka sekolah di Jakarta maupun sekolah di pelosok pasti sama pelayanannya (terstandard).
3. Boleh dikatakan tidak ada fungsi pengawasan/kontrol proses pelayanan sekolah. Fungsi pengawasan/kontrol selama ini tidak berjalan pa………, Ini kembali ke permasalahan mentalitas perangkat. Karena kalo ada sy yakin dengan begitu banyaknya program bantuan yang digulirkan oleh depdiknas pasti kualitas pendidikan di negara kita akan lebih baik.
4. Sy sering melihat sekolah yang katanya standar nasional atau internasional pada kenyataannya tidak demikian. Sering kali sy mendengar :”yang penting kan dapet bantuannya”. Sy kira disini depdiknas perlu membeli perangkat kamera yg bagus yang dapat melihat secara nyata dan akurat kondisi sekolah yg sebenarnya.
5. Disisi kebijakan pusat, jangan asal menelorkan program atau gagasan hanya ingin mengeluarkan anggaran saja. Contohnya : Ada program pusat yang selalu tumpang tindih diantara beberapa divisinya sendiri, mestinya kan saling mendukung dan saling melengkapi.
6. Apakah ada masterplan pendidikan di negara kita?, klo ada ya tinggal dilaksanakan secara baik sesuai dengan aturan mainnya.

Sy kira ide guru kontrak ini pun jangan hanya berpikir sesaat dan emosional, perlu dipikirkan secara matang , research, dan uji coba yang baik. Contohnya sertifikasi guru dan dosen sampai sekarang kan belum ada tidak lanjutnya, klo saja konsep ini dilaksanakan secara baik pasti akan diperoleh kualitas pendidikan yang menigkat. Semuanya kan sudah ada aturan mainnya, ya jalan kan saja dulu yang sudah bergulir…..,

Kelemahan di kita, program yang satu belum tuntas sudah muncul lagi program lain yang identik. Padahal belum diketahui baik/buruknya program yang lama itu. Ganti Pimpinan Ganti Kebijakan.

Hemat saya…
Jalankan saja program yg sudah ada secara baik dan adakan fungsi pengawasan/kontrol yang maksimal, sesuai dengan aturan yang ada, evaluasi program dipublikasikan ke umum spy semuanya dapat ikut berpasrtisipasi demi kemajuan pendidikan di negara yg kita cintai ini.

Trima kasih….
Bangkitlah Pendidikan di Indonesia………!!!!

    • milyan
    • June 24th, 2008

    wah,wah,wah kok nggak ada yang koment ya…
    salam kenal..
    Menurut pendapat saya, bukan hanya guru kontrak, tapi PNS maupun pejabat politik maupun non politik, juga harus di kontrak…
    kontrak dengan klausul 5 tahun masa kerja dan bisa diperpanjang dengan syarat-syarat tertentu..
    Sistem yang bisa ditiru adalah sistem kontrak pemain bola, yang mana kontrak maksimal 5 tahun dan bisaterus-menerus diperpanjang, jika si manager club masih butuh tenaganya, jika tidak dibutuhkan lagi ya dilepaskan saja atau di jual.
    Disadari atau tidak sistem rekrutment dan pengembangan sumber daya manusia dalam olah raga sepak bola boleh jadi merupakan sistem pendayagunaan manusia yang terbaik.
    Jika berkompetent maka akan dipertahankan, jika performa menurun ya dilepas atau di jual ke klub lain.
    Presiden dikontrak selama 5 tahun dengan klausul : menepati janji kampanye.
    Jadi ketika capres berkampanye maka KPU dengan disaksikan berbagai organisasi pemantau akan mencatat tiap detil janji kampanye, saat hari tenang, kontrak siap menang-siap kalah dan kontrak siap mundur (jika tidak menepati janji) ditandatangani).
    lalu masyarakat akan melihat tepat janji atau tidak. jika ada beberapa point yang tidak ditepati dengan alasan yang nggak masuk akal bisa dituntut mundur oleh setiap warga negara Indonesia.
    Begitu juga PNS, yang diawasi langsung oleh atasannya masing-masing. Atasan akan menentukan kontrak PNS tersebut diperpanjang atau tidak. Atasan yang menentukan kontrak PNS bawahannya juga diawasi oleh atasannya lagi.
    Sistem pensiun PNS dihapus diganti dengan sistem pensiun mandiri, jadi PNS (bahakan semua pekerja) wajib menentukan rencana pensiunnya masing masing, bisa lewat bank, atau jasa asuransi, atau invest di bidang lain..
    well gitu aja koment gue..

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: